Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Perusahaan

Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat,partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya[2]. Selain definisi diatas masih ada definisi lain mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yakni komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, dengan tujuan peningkatan kualitas hidup mereka.CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi.

 

Penanam modal baik dalam maupun asing

Tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain yang terkai dan harus      tunduk dan mentaati  ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui  pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis[3].

 

Esensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Kewajiban Hukum

Hubungan antara CSR dan implikasinya terhadap iklim penanaman modal  perlu kiranya mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR. Sampai saat ini belum ada kesamaan pandang mengenai konsep dan penerapan CSR, meskipun kalangan dunia usaha menyadari bahwa  CSR ini amat penting bagi keberlanjutan usaha suatu perusahaan. Gurvy Kavei mengatakan, bahwa praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan berkelanjutan (sustainability development), bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi stakeholders dalam arti keseluruhan[4].Hal tersebut terlihat dari berbagai rumusan CSR yaitu sebagai berikut :

 

Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan

atau The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) menyebutkan CSR Astra Honda Motor sebagai “melanjutkan komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya sebagai wol pada masyarakat lokal dan masyarakat besar “.

 

Penjelasan pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal

Menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat “

Pasal 1 angka 3 UUPT , tangung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Jika ditarik pada berbagai pengertian di atas maka CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal  mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal   dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentngan pihak lain yang terkait.

Sumber : https://blog.dcc.ac.id/bpupki-sejarah-anggota-tugas-dan-pembentukannya/