Stabilisasi Penyeragaman Masa Orde Baru

Stabilisasi Penyeragaman Masa Orde Baru

Depolitisasi parpol dan ormas termasuk dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru lewat langkah penyeragaman ideologis lewat ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila udah jadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila mesti disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada semua rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetia bagi ikrar tersebut.

Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetia Pancakarsa dengan maksud meyakinkan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita yaitu (1) takwa kepada Tuhan YME dan menjunjung orang lain yang berbeda agama/kepercayaan; (2) mencintai sesama manusia dengan selalui ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, memasang keperluan negara diatas keperluan pribadi;(4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah; (5) suka menopang orang lain, agar dapat menambah kapabilitas orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gongong ed, 2005: 159).

Presiden sesudah itu mengajukan draft P4 ini kepada MPR, Akhirnya, pada 21 Maret 1978 rencana P4 disahkan jadi Tap MPR No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 (BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional.

Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang serupa mengenai Demokrasi Pancasila, agar dengan pemahaman yang serupa dikehendaki persatuan dan kesatuan nasional dapat terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan selanjutnya maka opini rakyat dapat mengarah pada dukungan yang kuat pada pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi agar Pancasila jadi bagian berasal dari proses kepribadian, proses budaya, dan proses sosial penduduk Indonesia.Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer diharuskan ikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, merasa berasal dari sekolah menengah hingga Perguruan Tinggi, termasuk diharuskan ikuti penataran P4 yang dilaksanakan pada tiap-tiap awal tahun ajaran atau tahun akademik. Melalui penataran P4 itu, pemerintah termasuk mengimbuhkan penekanan pada kasus “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan”, (Sara). Menurut pemerintah Orde baru, “sara” merupakan kasus yang sensitif di Indonesia yang kerap jadi penyebab munculnya konflik atau kerusuhan sosial.

Oleh gara-gara itu, penduduk tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkenaan dengan Sara. Secara tidak segera penduduk dipaksa untuk berpikir seragam; dengan kata lain yang lebih halus, mesti mau bersikap toleran dalam makna tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang berkenaan dengan kasus sara. Meskipun demikian, pada akhirnya konflik yang bermuatan sara itu senantiasa tidak dapat dihindari.
Pada tahun 1992 misalnya, berjalan konflik pada kaum muslim dan non muslim di Jakarta (Ricklefs, 2005: 640). Demikian pula halnya dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan, kritik berkunjung berasal dari berbagai kalangan pada pelaksanaan P4. Berdasarkan pengamatan di lapangan banyak peserta penataran pada umumnya merasa muak pada P4. Fakta ini sesudah itu disampaikan kepada Presiden agar kasus P4 ditinjau kembali.Setelah P4 jadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol yang diseragamkan dalam makna mesti mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan “asas tunggal”.

Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru , Riau, tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan ulang pada acara ulang tahun Korps Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980.Gagasan Asas Tunggal ini pada awalnya mengakibatkan reaksi yang lumayan keras berasal dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer ternama.

Meskipun mendapat kritikan berasal dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto senantiasa meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui Sidang MPR ‘Asas Tunggal” pada akhirnya diterima jadi keputusan MPR, yaitu; Tap MPR No.II/1983. Kemudian pada 19 Januri 1985, pemerintah dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985 yang memutuskan bahwa partai-partai politik dan Golkar mesti menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka.

Empat bulan kemudian, pada tanggal 17 Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 mengenai ormas, yang memutuskan bahwa semua organisasi sosial atau massa mesti mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak sementara itu tidak ada ulang orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua udah seragam.. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup “bhineka tunggal ika”, dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebhinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru.

Baca Juga :