Sejarah Kerajaan Saudi Arabia

Sejarah Kerajaan Saudi Arabia

Kerajaan Saudi Arabia muncul ketika Abd. Aziz Ibn Abd al-Rahman al-Su’ud berhasil menguasai wilayah Hijaz (wilayah Barat Saudi Arabia sekarang) pada tahun 1924. Sebagai pendiri kerajaan dan raja pertama, ia menerapkan ajaran Islam dalam kebijakan publik, sistem peradilan dan lapangan kehidupan yang lain.

Kerajaan tidak mengenal partai-partai politik. Kebijakan negara tergantung kepada Raja dan Raja harus berjalan sesuai dengan ketentuan Syari’at dan tradisi kerajaan. Kekuasaan Raja bukan tidak terbatas. Kebijakannya harus memperolah konsensus dari keluarga kerajaan, para ulama dan unsur-unsur lain dalam masyarakat. Anggota keluarga kerajaan memilih raja dari kalangan mereka sendiri, tetapi harus mendapat dukungan dari para ulama. Karena itu, Raja, Syari’at Islam, para ulama dan tradisi Saudi adalah bagian yang tidak terpisah dalam sistem Kerajaan Saudi Arabia.

Kerajaan Saudia Arabia diproklamirkan pada tahun 1932 M, yang merupakan gabungan  negara yang berdaulat yaitu Nejed dan Hijaz dimana sebelumnya berdiri sendiri. Nejed berada di bawah pimpinan Abd. Aziz Ibn Abd al-Rahman al-Su’ud, sedangan Hijaz di bawah pimpinan Syarif Husain.

Di wilayah Nejed, pengaruh kekuasaan Turki Usmani sangat kecil sedangkan di Hijaz pengaruhnya sangat besar. Pengaruh aliran Wahabi di Nejed sangat besar sehingga madzab Hanbali berhasil dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah. Berbeda di Hijaz, wilayah ini dipengaruhi kekuasaan Turki Usmani yang bermazhab Hanafi, tetapi dalam pengamalannya masyarakat muslim lebih cenderung ke mazhab Syafi’i. Permasalahan di Hijaz lebih banyak daripada di Nejed. Begitu juga pengaruh asing yang masuk ke Hijaz lebih cepat dibandingkan ke Nejed. Mazhab Syafii yang menjadi panutan orang Hijaz lebih toleran daripada mazhab Hanbali yang digandrungi penduduk Nejed. Sikap toleransi secara langsung diperlihatkan oleh Abd. Aziz selaku penguasa (raja).

Disamping mazhab Hanbali sebagai mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia, tiga mazhab lainnya tetap diakui keberadaannya. Pemerintah menyadari bahwa secara umum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hijaz masih diwarnai oleh peraturan yang berlaku di Turki Usmani, sementara ketentuan yang mengenai keluarga tetap mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing suku (kabilah). Sistem dan lembaga peradilan yang dilaksanakan di Nejed  dan sekitarnya berbeda dengan di Hijaz. Di Nejed, proses peradilan diselenggarakan di masjid kaum, yang dipimpin oleh hakim tunggal, sementara sumber hukum yang dijadikan rujukan adalah pendapat Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim.

Selain tugas pokok mengadili dan menyelesaikan perkara, para hakim juga bertugas :

  1. Merangkap sebagai imam dalam shalat,
  2. Sebagai khatib pada hari Jumat dan dua hari raya,
  3. Sebagai mubaligh,
  4. Sebagi mufti,
  5. Memimpin upacara aqad nikah,
  6. Sebagai katib al-adl (hampir sama dengan notaris),
  7. Urusan bait al-mal,
  8. Urusan pengalihan harta pusaka.

Tertanggal 6 Shafar 1346H/12 Agustus 1927M, semua lembaga peradilan yang ada dihapus, dan pengadilan di kerajaan Saudia Arabia terdiri atas 3 tingkatan yaitu

  1. Al-Mahakim al-Musta’jilah / Mahakim Juziyah yaitu peradilan segera. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang mendesak, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Bidang pidana menyangkut kejahatan yang menimbulkan luka, sedangkan dalam bidang perdata menyangut masalah keuangan yang nilainya tidak lebih dari 300 riyal. Secara kelembagaan, kedudukan peradilan ini berpusat di kota Makkah, Madinah, dan Jeddah. Perangkat penegak hukum pada pengadilan ini adalah hakim tunggal.
  2. Al-Mahakim Asy-syar’iyyah yaitu peradilan syar’iyyah. Peradilan ini berwenang menangani hukuman potong tangan dan hukuman mati. Selain itu juga berwenang menyelesaikan perkara al-ahwal a;-syakhshiyah, yang mencakup nikah, talak, rujuk, wasiat, dan al-mal yang nilainya 300riyal. Peradilan ini berkedudukan di kota Makkah, Jeddah dan Madinatul Munawarrah. Perangkat hukum yang bertugas pada pengadilan ini adalah tiga orang hakim, seorang ketua, dan dua anggota.
  3. Hay’ah al-Muraqabah al-Qadha’iyyah yaitu Badan Pengawas Peradilan atau disebut dengan Peradilan Syariat Agung (al-mahkamah asy-syar’iyyah al-kubra). Lembaga banding ini berpusat di kota Makkah. Susunan lembaga ini terdiri atas pimpinan, pembantu, dan tiga orang hakim anggota, yang keseluruhannya diangkut raja. Tugas dan wewenang Hay’ah al-Muraqabah al-Qadha’iyyah adalah :
  4. Mengadili perkara-perkara banding
  5. Mengendalikan administrasi dan mengawasi peradilan
  6. Menerbitkan fatwa yang dimintakan kepadanya
  7. Mengawasi lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan
  8. Supervisi terhadap lembaga-lembaga amar ma’ruf nahi munkar

Di kerajaan Saudia Arabia, kebebasan hakim mendapat perhatian dan jaminan penuh, sehingga hakim memiliki keleluasaan dalam memahami dan menta’wilkan nash. Dalam menghadapi suatu kasus misalnya, hakim memusatkan perhatiannya kepada perkara dan kejahatan yang terjadi (objek perkara) bukan kepada orang (subjek perkara) sebagai pelakunya. Para hakim hanya terikat oleh syariat. Karena itu tidak seorang pun yang boleh mencampuri urusan peradilan. Di hadapan majelis hakim, semua pihak memiliki derajat dan strata sosial yang sama, termasuk kedudukan raja dan rakyat jelata.

Sumber Hukum Peradilan

Sumber hukum peradilan yang pertama dan paling utama di kerajaan Saudi Arabia adalah al-Quran dan hadist. Sumber hukum lainnya selain al-Quran dan hadist ini dimodifikasi dengan sistem yang ditempuh oleh mazhab Hanbali. Bahan rujukan itu berupa kitab-kitab sebagai berikut :

  1. Kitab Syarh Muntaha al-Iradat al-Matn.
  2. Kitab Syarh al-Iqna’, Khas syaf al-Qina’an matni al-Qina’, al-matn li al-Buhuti.

Kedudukan kitab-kitab itu hanyalah sebagai kerangka acuan yang akan menjamin berlakunya syariat Islamiyah, maka kitab-kitab tersebut tidak berlaku mutlak untuk diterapkan. Apabila dalam penerapannya kurang atau  sama sekali tidak dapat mencapai kemaslahatan umat, maka terbuka untuk berpedoman pada mazhab lainnya.

Baca juga: