PROSPEK DAN TANTANGAN TERBENTUKNYA REPUBLIK AUSTRALIA

PROSPEK DAN TANTANGAN TERBENTUKNYA REPUBLIK AUSTRALIA

PROSPEK DAN TANTANGAN TERBENTUKNYA REPUBLIK AUSTRALIA

PROSPEK DAN TANTANGAN TERBENTUKNYA REPUBLIK AUSTRALIA
PROSPEK DAN TANTANGAN TERBENTUKNYA REPUBLIK AUSTRALIA

I. Hubungan Australia – Inggris

Australia adalah sebuah kerajaan konstitusional. Walaupun Australia adalah Negara yang mandiri, Pemimpin Negara (Head of State) Australia adalah Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris. Ratu menentukan seorang Gubernur-Jendral sebagai wakilnya di Australia, berdasarkan petunjuk dari Perdana Menteri. Gubernur-Jendral memiliki banyak kekuasaan, tetapi secara umum hanya bertindak berdasarkan petunjuk para menteri pemerintah. Kekuasaan Ratu di Australia dibatasi oleh Konstitusi.
Perkembangan di Australia harus dipahami dalam konteks Kerajaan Inggris di Abad ke-19. Keenam koloni di Australia (yakni NSW, VIC, TAS, AS, AB, &QLD) semuanya dibentuk oleh Inggris. Ketika Australia menjadi negara persemakmuran federal pada tahun 1900-1901, hal ini adalah dengan izin Parlemen Inggris serta melalui pengambilan suara dari bangsa Australia. Penduduk utama di keenam koloni tersebut benar-benar dari Inggris dan menganggap Inggris sebagai Negara Induk.Namun, sampai sekarang ini ada banyak perdebatan mengenai perubahan status Australia dari kerajaan konstitusional menjadi sebuah republik akhirakhir ini (dengan penduduk, melalui wakil-wakil mereka, memegang kekuasaan tertinggi).
Pada tahun 1951 ANZUS Treaty (Pakta ANZUS) dengan Amerika Serikat ditandatangani. Masih saja keInggris-an Australia tidak hilang sampai Inggris sendiri meninggalkan kepemimpinan British Commonwealth (Persemakmuran Inggris) dengan ikut bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1960-an. Australia berdiri sendiri. Setelah perdagangannya dengan Inggris menjadi kurang penting; pada tahun 1967 Jepang telah menjadi mitra dagang utama Australia.
Dua puluh dua persen warga Australia lahir di luar negeri. Pengaruh Inggris tetap bertahan di lembagalembaga Australia, dalam banyak nilainya dan, tentu saja, dalam bahasa umumnya – bahasa Inggris. Ikatan resmi dengan Inggris telah berkurang dengan perjalanan waktu. Ratu masih menunjuk Gubernur Jenderal atas nasihat Perdana Menteri Australia. Usaha untuk menjadikan Australia sebagai sebuah negara republik dikalahkan dalam tahun 1999.

II.Latar belakang lahirnya keinginan Australia memisahkan diri dari Inggris

Dalam pemaparan saya berikut ini, latar belakang Australia menghendaki pemisahan diri terbagi 2 yaitu 1.sebab umum, yakni adanya dukungan dari dalam dan luar negeri, dan 2. Sebab khusus.

1.Sebab umum

a. Dukungan dari dalam negeri
Di tahun 1970 mulai muncul tokoh-tokoh dari kalangan kaum Aborigin di kancah politik dan pemerintahan. Akhir-akhir ini, beberapa kalangan tokoh-tokoh terpelajar kaum Aborigin, menuntut dikembalikannya wilayah-wilayah tanah pusaka mereka. Suatu bukti bahwa kaum Aborigin mulai bangkit untuk menuntut hak-haknya. Sampai saat ini Australia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Persemakmuran dan diciptakan Inggris selama berabad-abad. Meskipun pada awalnya sistem tersebut merupakan salah satu bentuk dari kolonialisme, namun banyak sekali negara yang mengambil manfaat dari Inggris.
Bila dilihat dari sejarah kelahirannya, Australia merupakan negara bentukan Inggris. Dengan demikian, di sana tidak dikenal adanya revolusi atau perjuangan kemerdekaan seperti di negara kita. Sampai saat ini Canbera masih tetap mengakui Ratu Inggris sebagai kepala negara Australia. sewaktu Kolonis Inggris semakin banyak, pemukiman mereka semakin meluas sehingga kaum Aborigin justru merasa terancam. Akibatnya, timbul perselisihan-perselisihan antara penduduk pribumi dengan kaum kolonis itu. Dalam perkembangannya pemerintah Australia menyadari deviasi kebudayaan di negeri baru itu. Namun karena kesenjangan yang dalam antara penduduk asli dan orang kulit putih itu, maka kaum Aborigin sulit menjalani cara-cara hidup modern.
Dalam rangka meningkatkan taraf hidup kaum Aborigin, pemerintah sudah mengambil berbagai jalan pintas. Dukun-dukun Aborigin diangkat untuk membantu tenaga paramedis pemerintah, pecandu-pecandu alkohol dimasukkan pusat-pusat rehabilitasi, sedang perumahan-perumahan dibangun menurut tata letak adat dan kebiasaan penduduk asli. Guru-guru Aborigin diangkat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di antara murid kulit putih dan kulit hitam, beasiswa-beasiswa disediakan, dan program-program disusun untuk anak-anak Aborigin di tempat-tempat terpencil atau yang orang tuanya berpindah-pindah tempat.
Setelah mendapat kemajuan, kaum Aborigin mulai menuntut keadilan dan penentuan nasib sendiri. Hal ini akan memberikan dasar bagi penentuan nasib sendiri, sehingga terjadilah kebangkitan kaum Aborigin.. Di mata kaum Aborigin, Pemerintah Inggris-lah yang menjajah serta menghabisi kaum Aborigin, sehingga harus diusir dari Australia. Itulah sebabnya mereka berpartisipasi aktif bagi terbentuknya Republik Australia, dan pemotongan hubungan dengan Inggris. Ini suatu bukti, bahwa penduduk asli Australia mulai menuntut kemerdekaan yang sesungguhnya seperti penduduk pribumi di kepulauan Pasifik Selatan.
Sebab lainnya muncul dari orang orang kulit putih Australia. Perkembangan zaman membawa orang-orang kulit putih di Australia (atau biasa disebut dengan white Australia dan native Australia) berpikir lebih kritis mengenai bentuk negara yang dideklarasikan pada tanggal 1 Januari 1901 ini. Native Australia berpikir bahwa belakangan ini ada dan tidaknya Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin negara-negara commonwealth di Australia menjadi sama sekali tidak berpengaruh bagi perkembangan Australia secara keseluruhan. Rakyat Australia semakin kritis dan cerdas yang kemudian menggulirkan wacana mengubah bentuk negara mereka menjadi Republik.
b. Dukungan dari luar negeri
Tidak seperti yang dibayangkan, persoalan dukungan itu tidak melulu akibat adanya dorongan dari dalam negeri Australia. Fakta dan data yang ada menunjukkan bahwa pengaruh internasional memainkan peran pula pada gagasan membentuk republik, utamanya di dekade 1990-an, setelah perang dingin berakhir.
Untuk membahas persoalan tersebut, digunakan teori-teori pembangunan politik dari Lucian Pye, Gabriel Almond, Bingham Powell, serta Walker Connor. Juga dicoba gunakan teori citra dari Kenneth E. Boulding untuk menganalisa konteks hubungan intemasional dalam masalah republik ini.
Teori pembangunan politik mengemukakan bahwa suatu sistem politik yang “maju” (develop) adalah seperti yang ditampilkan oleh sistem politik modern Barat. Pye mengemukakan lebih tegas lagi bahwa Negara modern yang berkembang di eropa dan kini tersebar diikuti oleh seluruh bagian dunia merupakan satu-satunya pemecahan atas masalah pembangunan. Dalam pandangan Pye, krisis-krisi politik yang terjadi di Negara-negara keterbelakang adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh Negara-negara itu untuk mencapai tingkat Negara dan sistem politik modern. Dalam hal ini, Australia harus mencapai tingkat “Negara” agar sembuh dari krisis-krisis politik.
Teori Citra dari Kenneth E.Boulding (1969) mengutarakan bahwa citra, rencana, dan operasi merupakan matriks dari tahap-tahap kegiatan dalam situasi yang selalu berubah.Di dalam situasi itu orang memulai, mengembangkan dan menyusun perilaku dengan cara yang bermakna sesuatu bagi dirinya. Dengan kata lain pendapat umum sebenarnya member inspirasi bagaimana individu dalam kelompok bertindak agar tidak terhindar dari pencitraan yang buruk (stigmatisasi).
Pendapat umum merefleksikan apa yang menjadi kemauan banyak orang. Karena itu, orang berlomba-lomba memanfaatkan pendapat umum sebagai argumentasi atas alasan memutuskan sesuatu. Dalam alam demokrasi, kebenaran normative bisa digeser dengan kebenaran menurut “banyak orang”. Karena itu, keputusan yang didasarkan dominasi pendapat umum belum tentu selaras dengan norma atau etika sosial yang berlaku. Dalam hal ini Australia mempertimbangkan pendapat umum dari Negara-negara lain untuk membentuk Negara republic. Dimana dukungan dari Negara lain ini dipertimbangkan untuk menjaga citranya.

2. Latar belakang khusus

a. Skandal Hellingworth dan Butler
Ratu Elizabeth saat ini diwakili oleh Gubernur Jenderal Michael Jeffery, yang ditunjuk atas saran PM, dan seorang wakil untuk setiap enam negara bagian di negara itu.
Desakan bagi satu republik memperoleh momentum selama dua tahun terakhir setelah mantan Gubernur Jenderal Peter Hollingworth dan Richard Butler, gubernur Tasmania, mengundurkan diri di tengah skandal.Hollingworth dipaksa meninggalkan jabatan tinggi tak diperebutkan itu pada Mei 2003. Dia mundur di tengah kemarahan publik atas perlindungannya terhadap seorang pastor paedofil ketika dia menjadi uskup Anglikan pada 1990-an dan tentang kasus pemerkosaan tanpa bukti yang dibatalkan.
Sedangkan Richard Butler mundur setelah tiga staf senior walked out hanya 10 bulan setelah dia ditunjuk sebagai Gubernur Tasmania. Pada saat itu muncul kontroversi di tengah masyarakat bahwa tokoh republik yang ingin mengendurkan hubungan dengan Inggris sebaiknya memegang jabatan itu.
b. Skandal tuduhan Ratu Inggris terhadap Paul Burrel
Seorang pemimpin kubu Republik di Australia menjuluki keluarga Kerajaan Inggris sebagai ancaman terhadap demokrasi. Kecaman itu muncul, setelah Ratu Elizabeth ikut campur dalam skandal bekas kepala pelayan Putri Diana. Greg Barns(Mantan kepala Gerakan Republik Australia), melancarkan serangan publik, setelah sang Ratu menghentikan proses peradilan atas diri Paul Burrel yang dituduh mencuri. Greg Barns menekankan perlunya menyingkirkan Ratu sebagai kepala negara bekas koloni Inggris tersebut, dan negerinya menjadi republik. Keluarga kerajaan, menurut Barns, adalah lembaga feodal, yang merupakan ancaman terhadap demokrasi karena menempatkan diri mereka di atas hukum.
Burrel dituduh mencuri lebih dari 300 barang milik Putri Diana. Kasus itu ditutup, setelah Ratu Elizabeth menyatakan si tertuduh memang diminta mengambil beberapa harta milik Diana untuk mengamankannya. Campur tangan itulah yang dipandang sebagai langkah menempatkan diri di atas hukum dan mengancam demokrasi. Tampaknya, kubu Republik sedang memanfaatkan langkah itu untuk mengampanyekan gagasan mereka merealisasi Republik Australia yang terlepas dari Inggris. Karena itu, kecaman tersebut sebaiknya dilihat sebagai manuver politik untuk memperkuat keyakinan rakyat tentang perlunya sebuah pemerintahan republik dengan kepala negara sendiri.
Campur tangan sang Ratu Elizabeth dapat mencemarkan nama baik Inggris, yang selama ini dikenal sebagai negara paling konsekuen dalam penegakan hukum. Kita sekarang melihat, ternyata di negara yang taat hukum itu pun terjadi campur tangan dalam proses peradilan. Campur tangan itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum.
Akhirnya, timbul perdebatan untuk menjadikan Australia sebagai Negara Republik. Sebagian dari sebab timbulnya perdebatan ini adalah karena orang Australia mencari jati diri yang bebas dari kaitan lamanya dengan Inggris di samping juga merupakan cerminan perlunya Australia diterima sebagai bangsa multikultural yang mandiri di kawasan Asia. Karena bagaimanapun, demi masa depan Australia sebagai sebuah negara, bentuk negara Republik sangat diperlukan. Governor General di Australia yang selama ini berperan sebagai wakil Ratu Elizabeth II juga tidak memberi manfaat maksimal selain dalam policy making.

III.Referendum 1999

Pada bulan Maret 1999, saat perdebatan untuk menjadi republik sedang hangat-hangatnya di Australia, PM Australia John Howard mengeluarkan sebuah rancangan usulan pembukaan UUD, yang ditulisnya bersama dengan penyair Les Murray. Refrendum mengenai Republik Australia beserta rancangan pembukaan baru bagi konstitusi yang akhirnya kalah suara pada bulan Nopember 1999. Masalah kian memanas sejak referendum pada 1999 yang nyaris menolak sebuah negara republik karena banyak orang Australia menginginkan presiden yang dipilih rakyat, bukan seseorang yang ditunjuk parlemen seperti diusulkan dalam referendum nasional.
Pertanyaan diajukan pada penduduk Australia apakah mereka menginginkan perubahanini dalam sebuah pemungutan suara umum yang diadakan pada tanggal 6 Novermber 1999. 55 persen dari mereka memilih untuk tidak merubah status negara Australia.
Menurut jajak pendapat, separo lebih rakyat Australia setuju negerinya menjadi republik. Jajak pendapat oleh Newspoll misalnya, menghasilkan angka 51% rakyat menginginkan pemerintahan republik, 35% menolak, dan 14% tidak jelas. Pada 1999, negeri ini menyelenggarakan voting, dengan hasil menentang penyingkiran Ratu Elizabeth sebagai kepala negara Australia yang dipilih parlemen. Fakta itu mengindikasikan, sebenarnya sebagian besar rakyat menghendaki pemerintahan republik, tapi mereka belum mantap benar untuk menjawab “ya” ketika ditanya apakah perlu Ratu Elizabeth disingkirkan dari jabatan kepala Negara.
Setelah pemilihan 9 Oktober makin dekat, isu republik kembali menjadi agenda, setelah Ketua Partai Buruh (oposisi) Mark Latham berjanji mengizinkan referendum lain paling cepat pada 2007 jika dia memenangi pemilihan atas PM John Howard, tokoh konservatif yang pro-kerajaan.
Sebagian penduduk Australia menginginkan diri mereka sebagai satu negara merdeka. Menurutnya, mereka tidak melihat alasan mengapa mereka tidak menjadi republik, dan sangat memalukan jika mereka selalu didikte oleh seseorang yang tidak pernah tinggal di Australia.

IV.Tantangan atau Hambatan terbentuknya Republik Australia

Perubahan bentuk negara Australia jadi republik memang banyak kendalanya, baik yang menyangkut konstitusi maupun pemerintahannya, karena itu pendukung republic akhirnya gagal. Di samping masalah pro-kontra bentuk pemerintahan Australia, negeri itu juga menghadapi masalah kaum Aborigin.
Tantangan terbesar Australia untuk menjadi republik adalah karena selama ini Australia masih terlalu bergantung pada Inggris. Hingga tahun 1950-an, Inggris merupakan tempat tujuan bagi mayoritas ekspor Australia dan bank-bank Inggris di Australia mengirim sangat banyak investasi dari Inggris dalam pembangunan ekonomi bangsa tersebut. Orang Australia meniru Inggris dalam pertahanannya dan dalam menjalankan urusan luar negerinya. Ketika Asia didominasi oleh kekuasaan kolonial, keprihatinan Australia yang utama sebelum tahun 1939 adalah mengenai munculnya Jepang. Meskipun orang Australia telah menciptakan angkatan pertahanannya sendiri sebelum masa Perang Dunia I, angkatan pertahanan ini relatif kecil, mereka bergantung kepada Inggris untuk perlindungan mereka, khususnya melalui pangkalan angkatan lautnya yang besar di Singapura.
Adanya pihak yang menyatakan bahwa tidak harus mengubah sesuatu yang sudah berjalan sangat baik, rancangan tentang republik ini mestinya dibebankan untuk generasi yang akan datang, membuat impian untuk membentuk Republik Australia ini menipis. Tantangan lainnya yaitu pemimpin Liga Monarki Australia tak yakin jika isu Republik bisa digotong sementara pemerintah dikuasai Liberal. Dalam hal ini Partai Liberal menilai persamaan kebudayaan lebih penting daripada kemajuan ekonomi yang meminta untuk berhandai-handai dengan negara-negara yang kebudayaannya berbeda. Bagi Downer dan juga Howard, ikatan kebudayaan dengan Inggris sangat penting. Mereka tetap menginginkan ratu atau raja Inggris sebagai kepala negara Australia.
Untuk mencapai Republik Australia, diperlukan proses yang bertahap serta kerjasama dari seluruh pihak di Australia, karena perubahan bentuk negara ini tidak hanya sekadar mengubah nama, namun juga mengubah hampir segalanya, termasuk mata uang.

V.Prospek terbentuknya Republik Australia
Peningkatan dukungan terhadap republik di tahun 1993 itu, tidak bisa hanya dipandang sebagai sekedar angka statistik belaka. Sesungguhnya fenomenon itu menggambrakan terjadinya sebuah proses dalam tubuh masyarakat Australia. Dukungan yang meningkat terhadap republik menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya politik. Dukungan ini juga menunjukkan adanya pengerasan dalam jati diri (identitas) Australia sebagai sebuah bangsa, sehingga di sana ada pula proses nation building. Dalam kalimat yang lebih singkat dukungan ini menggambarkan sebuah proses pembangunan politik.
Pada tahun 2005diadakan Pertemuan puncak seribu warga atau KTT 2020 yang mengindikasikan keinginan Australia untuk berpisah dari kerajaan Inggris dan membentuk negara Republik Australia. Di saat PM Australia Kevin Rudd bergabung dengan para peserta pertemuan puncak seribu warga atau KTT 2020 di Canberra-Australia, Menlu Stephen Smith mengatakan, hampir dapat dipastikan sistem pemerintahan Australia akan berubah menjadi Republik. Partai Buruh dan pemerintah sama-sama berkeinginan menjadikan Australia sebagai negara Republik, meski niat ini belum menjadi prioritas bagi keduanya. Smith menambahkan, perubahan bentuk negara itu masih merupakan kemungkinan, dan belum dapat dipastikan akan terlaksana tahun 2010 mendatang. Di hari kedua pertemuan PM Kevin Rudd mengataka, sejauh ini sebagian besar peserta KTT telah menyatakan dukungannya agar Australia memutuskan hubungan dengan kerajaan Inggris dan membentuk Australia sebagai negara Republik.
Langkah pertama yang harus ditanyakan dalam referendum adalah apakah negara itu sebaiknya menjadi republik dengan kepala negara Australia atau tidak. Jika hasilnya mendukung republik maka penyidikan itu menyatakan voting terpisah kedua sebaiknya diadakan untuk menentukan bentuknya.
Pada bulan September 2008, Partai Liberal Australia untuk pertama kali memilih tokoh pergerakan menuju Republik Australia Malcolm Turnbull sebagai pemimpin, menuai dukungan dari pihak yang ingin mengakhiri kekuasaan Ratu Elizabeth II. Turnbull, multimilioner mantan banker yang ingin mengubah Australia menjadi bentuk republik dan mempunyai pemimpin sendiri, untuk menyatukan dukungan pada mewujudkan republik dan berpotensi memecah suara konservatif.
Partai Republik mengharap perubahan yang dibawa Turnbull, seorang ambisius meski cukup mengejutkan. Nelson berupaya mengalahkan Turnbull dengan meminta voting atas kepemimpinan dengan asumsi Turnbull tak siap untuk menghadapi dirinya. Aksi ini justru membalikkan kondisi dengan terpilihnya Turnbull.
Pakar politik Universitas Nasional John Warhurst yang juga wakil pemimpin gerakan Republik Australia menggambarkan Turbull sebagai tokoh Republik terkemuka, menekankan kepemimpinannya dalam kampanye mengubah Australia menjadi republik pada referendum 1999 namun gagal.
Pemerintah Rudd mendukung Australia menjadi republik dengan membubarkan perwakilan Kerajaan Inggris di Australia seperti gubernur dan presiden. Parlemen berkuasa dengan presiden sebagai figur simbol. Namun Rudd menghentikan rencana menggelar referendum tentang hal itu selama 3 tahun yang menandai isu itu akan terus menghangat bagi warga Australia.
Rudd memberi ucapan selamat pada Turnbull dan meminta pemimpin oposisi itu mengajak Parlemen mendukung rencana mewujudkan Republik Australia. Hal ini menjadi upaya menyatukan suara dimana parlemen konservatif bertentangan suara terkait masalah republik ini agar mendukung Turnbull. Philip Benwell, pemimpin Liga Monarki Australia tak yakin jika Turnbull akan menggotong isu republik sementara pemerintah dikuasai Liberal.

VI.Penutup
Demi masa depan Australia sebagai sebuah negara, bentuk negara Republik sangat diperlukan. bentuk negara Republik mutlak diperlukan oleh Australia, karena sejalan dengan perkembangan sejarah serta keadaan politik Australia saat ini. Dari sisi akademis, bentuk negara Republik adalah salah satu elemen yang diajukan oleh Immanuel Kant dalam teori perpetual peace yang ia buat, selain dipenuhinya hak-hak Cosmopolitan serta masuknya sebuah negara dalam organisasi regional. Mudah-mudahan dengan munculnya pemerintahan baru di Australia, toleransi dan rasa keterbukaan akan semakin diperlihatkan oleh semua pihak dengan usaha yang murni untuk mencapai penyelesaian jangka panjang bagi masalah nasib kaum Aborigin. Sebenarnya, harapan kita pun sama dengan harapan Paul Keating (mantan Perdana Menteri) dan Gareths Evans (mantan Menteri Luar Negeri), bahwa jika Australia menjadi Republik, maka Australia akan lebih dekat dan bersahabat dengan bangsa-bangsa di Asia.

Sumber: https://www.ayoksinau.com/