PERDAGANGAN BEBAS INDONESIA MANUT SAJA

PERDAGANGAN BEBAS INDONESIA MANUT SAJA

Tiga negara dengan jumlah penduduk terbesar didunia antara lain Indonesia, India dan China mempunyai masalah yang hampir serupa yaitu masalah jumlah penduduk, didalam pengambilan kebijakan yang berdampak luas atas era depan perekonomian bangsanya mesti ditunaikan secara berhati-hati. Patriotisme, kecakapan, dan kepekaan terhadap keperluan rakyat menjadi pembeda sikap pemimpin tiga negara selanjutnya atas Sidang WTO di Jenewa.
Indonesia terlalu tidak sama dengan yang ditunjukkan Cina dan India. Kedua negara itu berkeras melindungi jutaan petani di negara mereka. Dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di dunia itu tetap menolak proposal yang diajukan Ketua WTO Pascal Lamy.

Pemimpin China dan India Gigih Membela Kepentingan Nasionalnya.

World Trade Organization (WTO) yang merupakan salah satu pilar ekonomi kapitalisme global, baru saja menyelesaikan sidang putaran Jenewa yang dihadiri oleh 40 menteri perdagangan dari 40 negara. Namun sidang WTO yang berlangsung sepanjang 9 hari itu gagal menghasilkan kesepakatan baru berkenaan penurunan tariff masuk produk-produk pertanian. Kegagalan itu merupakan yang ke-2 sehabis perundingan WTO di Doha th. 2001 terhitung mengalami nasib yang sama.
Ketua World Trade Organization, Pascal Lamy secara formal akhirnya mesti menyatakan di depan ratusan wartawan di Jenewa terhadap akhir Juli 2008 lalu. “Pihak-pihak yang bersilang pendapat tidak berhasil melacak solusi untuk melacak jalur tengah agar perundingan gagal menghasilkan kesepakatan,” ujarnya.

Negara-negara kapitalis utama langsung menuduh negara-negara berkembang, terutama India dan China sebagai penyebab dibalik kegagalan perundingan WTO. Bahkan mereka menuduh India menghendaki menggagalkan perundingan WTO. Negara-negara maju menilainya sebagai cara kemunduran bagi ekonomi international dan bakal berdampak tidak baik bagi ekonomi dunia secara keseluruhan. Negosiator Urusan Perdagangan Uni Eropa, Peter Mandelson tak ketinggalan berkomentar. Dia mengatakan, kegagalan perundingan WTO udah mengubur harapan banyak pihak yang menghendaki melihat dunia lebih sejahtera. Beberapa analis, bahkan menyatakan kegagalan WTO merupakan akhir kesepakatan perdagangan multi pihak.

Respon negara-negara industri maju yang cenderung memblow-up kegagalan perundingan WTO bakal berdampak tidak baik bagi ekonomi dunia, bukan tanpa maksud. Banyak pihak menyebutnya sebagai politik Barat untuk menakut-nakuti negara berkembang agar bersikap lunak didalam perundingan WTO terhadap musim panas th. depan, dan juga upaya untuk menimpakan sebagian tanggung jawab timbulnya beraneka macam krisis yang menghantui ekonomi dunia saat ini, kepada kebijakan negara-negara berkembang yang masih memproteksi pasarnya. Krisis terjadi, menurut versi Barat, gara-gara negara-negara berkembang tidak sanggup pakai peluang-peluang perdagangan bebas untuk kemakmuran rakyatnya.

Akar permasalahannya sesungguhnya terfokus terhadap 2 hal, pertama ketimpangan mekanisme pengambilan ketentuan didalam sidang-sidang WTO antara negara-negara berperekonomian maju dengan negara berkembang yang punyai ekonomi lemah. Selama ini, hanya 7 negara yang punyai suara kuat dan berpengaruh didalam WTO, gara-gara ke-7 negara ini menjadi penopang utama perdagangan dunia, saat 145 negara lainnya hanya pemain pinggiran yang tidak punyai suara atau pun dampak didalam pengambilan ketentuan didalam sidang-sidang WTO. Dan kedua, terdapatnya keingingan negara-negara industri baru layaknya China, India, Brazil dan Australia yang menghendaki masuk didalam lingkaran negara-negara industri maju konvensional layaknya AS, Uni Eropa dan Jepang, tapi cara ke-4 negara-negara industri baru itu tampaknya tidak mendapat restu dari para pendahulunya.

Dalam konteks kegagalan perundingan WTO di Jenewa, negara-negara maju cenderung menyalahkan India sebagai penyebabnya, gara-gara India dinilai tetap bersikeras menuntut menambahkan pajak yang tinggi bagi produk-produk impor negara-negara maju yang masuk ke pasar local. Alasannya, untuk melindungi memproses pertanian didalam negerinya. Sementara, AS menghendaki pembukaan pasar India (pasar terbesar ke-2 sehabis China di Asia) seluas-luasnya bagi produk-produk pertaniannya tanpa hambatan tariff dengan alasan prinsip kebebasan perdagangan.

Disisi lain, India tetap bersikeras menghendaki menaikan pajak dan tariff bagi komoditas impor produk-produk pertanian dari negara-negara maju dengan alasan untuk melindungi memproses pertanian didalam negeri. Jalan tengah yang diusulkan Ketua WTO yang membolehkan India menaikan tariff bea masuk kalau impor negara itu meningkat 40 persen, masih ditolaknya. India beralasan, prosentase itu terlalu tinggi, tak hanya itu Pemerintah AS dan Eropa terhitung masih mensubsidi para petaninya, agar kekuatan serap pasar AS dan Eropa terlalu kecil terhadap produk-produk impor negara-negara berkembang, disamping harga produk-produk Eropa lebih tidak mahal dari produk sejenisnya di India gara-gara disubsidi, agar kalau dibiarkan masuk, maka bakal membuat para petani India bangkrut.

Membesarnya peran WTO didalam perdagangan dunia dan lokal tambah menunjukkan bahwa badan perdagangan ini merupakan batu loncatan bagi kekuatan-kekuatan kapitalis untuk menguasai perdagangan global, padahal terhadap awal berdirinya WTO berkomitmen menjadi pelindung bagi keperluan negara-negara miskin. Pembesaran peran WTO ini udah membuat separuh penduduk dunia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, saat 90 persen dari investasi di negara-negara berkembang dikuasai negara-negara maju. Negara-negara maju terhitung udah memperoleh 97 persen dari hak istimewa investasi global. Dengan prosentase itu, saat ini 80 persen dari keseluruhan investasi di negara-negara berkembang berada di tangan perusahaan-perusahaan raksasa Eropa dan AS.

Jika keanggotaannya negara-negara berkembang dan miskin didalam WTO justru tambah memperpuruk suasana ekonomi lokalnya dengan membanjirnya produk-produk negara-negara maju memasuki pasar nasional, maka apa manfaatnya menjaga eksistensi organisasi ini. Jadi udah saatnya negara-negara Islam dan berkembang untuk menyita pelajaran dari keberadaan WTO sepanjang ini. Tidak ada satu tindakan yang pas kalau secara bersama keluar dari WTO dan meneriakan suara yang lantang menolak perdagangan bebas, gara-gara faktanya organisasi WTO cenderung mengakomodir keperluan ekonomi dan usaha negara-negara industri maju dan menjadikan negara-negara berkembang hanya sebagai konsumen bagi produk-produk negara-negara maju, sesudah itu siapakah yang bakal menyusul keberanian India melawan hegemoni kekuatan kapitalis dunia?

Jeratan Perjanjian Perdagangan Bebas Atas Indonesia

Tahun 2009, boleh dikatakan sebagai th. perundingan internasional. Sedikitnya ada tiga forum pertemuan para pemimpin dunia yang menyedot perhatian masyarakat, yaitu G20 London Summit, (Ap
ril 2009), WTO Genewa (Desember 2009) dan pertemuan Kopenhagen untuk menanggulangi perubahan Iklim (Desember 2009).

Perundingan internasional selanjutnya punyai arti penting, khsusunya didalam menanggulangi dua masalah besar yang tengah dihadapi penduduk dunia dewasa ini, yaitu pertama, krisis keuangan international yang berlangsung sejak ahir 2008 dan belum ada gejala pemulihan signifikan sampai saat ini. Bahkan secara beruntun krisis terhitung menghantam Dubai salah satu pusat penumpukan kapital dunia. Kedua adalah masalah perubahan iklim (climate change) sebagai ancaman terbesar bagi era depan planet bumi, yang memaksa negara-negara mesti menghindar diri untuk tidak mengejar pertumbuhan, mengurangi emisi dan turunkan laju deforestasi.

Kedua masalah ini nampak ada kontradiksi, satu segi negara maju terutama tengah berhadapan dengan krisis yang berimplikasi terhadap PHK dan peningkatan pengangguran yang mengharuskan mereka untuk meningkatkan eksploitasi sumber daya, mengonsumsi energi, meningkatkan skala investasi industri didalam rangka menyediakan kesempatan kerja. Sementara terhadap segi lain planet bumi tambah terancam akibat rakusnya negara-negara industri maju didalam melahap sumber kekuatan alam.

Baik krisis finasial international maupun perubahan iklim global, serupa sekali tidak menjadi pelajaran bagi negara-negara maju terutama AS, Jepang dan UE bahwa sumber utama dari masalah yang dihadapi umat manusia saat ini adalah sistem kapitalisme. Suatu sistem yang menimbulkan praktik eksploitasi tanpa batas, akumulasi terhadap segelintir orang dan menciptakan kemiskinan bagi mayoritas umat manusia. Kapitalisme yang didalam prakteknya ditunaikan melalui neoliberalisme yang bersangga terhadap liberalisasi, privatisasi dan deregulasi adalah penyebab utama dari krisis keuangan dan sekaligus krisis lingkungan.

Jalan penyelesaian krisis financial yang diambil alih tetap sama, yaitu memperluas investasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan bebas. Demikian halnya jalur bagi penyelesaian krisis lingkungan yang bersangga terhadap tiga hal, investasi teknologi baru, perdagangan karbon dan peningkatan pinjaman luar negeri bagi negara-negara berkembang didalam rangka melakukan mitigasi dan adaptasi skema penyelesaian krisis perubahan iklim. Cara-cara neoliberalisme yang konservatif dan usang tetap dipertahankan yang udah tentu bakal memperparah keadaan.

Dalam barisan negara-negara miskin, Indonesia adalah pendukung utama gagasan negara-negara maju didalam ketiga pertemuan tersebut. Dalam G20 Indonesia mengusulkan skema pinjaman luar negeri melalui counter cyclical policy, melalui WTO Indonesia adalah yang paling aktif didalam menyukseskan Putaran Doha (Doha Development Agenda). Sedangkan untuk pertemuan perubahan iklim Kopenhagen yang gagal raih kesepakatan, SBY udah menunjukkan menerima Copenhagen Accord (Traktat Kopenhagen) hasil perundingan tertutup sebagian pemimpin negara yang dipimpin AS. Sepertinya SBY menghendaki 2010 tambah banyak pinjaman yang masuk ke Indonesia didalam skema perubahan iklim untuk menghindar laju deforestasi di negara ini.

Sepak terjang SBY didalam sebagian perundingan internasional ini mesti diwaspadi, mengingat di sekeliling presiden adalah penganut fundamentalisme pasar layaknya Boediono, Sri Mulyani, yang tidak segan-segan mengorbankan keperluan mayoritas rakyat untuk kepercayaan ideologinya tersebut, terhitung aktifnya Mari Elka Pangestu di tandatangani Free Trade Agrement (FTA). Tahun 2010 bakal menjadi th. penuh pinjaman dan serbuan barang impor, sebagai akibat langsung dari perjanjian internasional dan kesepakatan perdagangan bebas yang ditandatangani pemerintahan SBY – Boediono. Mulai th. 2010, besiaplah untuk menghadapi era penghisapan kapitalisme neoliberalisme paling massif didalam peristiwa pertumbuhan penduduk Indonesia. Era th. 2010 kesempatan aliran rupiah ketangan penduduk petani desa menyadari sulit sekali, kebutuhan penduduk kota atas produk pertanian udah terpebuhi oleh barang-barang impor.

Baca Juga :