Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum

Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum

Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum

 

Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum

Hukum Administrasi

 

Menurut Hukum Administrasi penyalahgunaan wewenang adalah segala tindakan pemerintah yang meliputi :

  1. Bertentangan dengan kepentingan umum
  2. Menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh UU atau peraturan lainnya
  3. Menyalahgunakan suatu prosedur

 

Sjachran Basah

Lanjut Sjachran Basah menyatakan bahwa Perbuatan administrasi negara yang menyalahgunakan wewenang (detournment de pouvoir) adalah perbuatan yang menggunakan wewenang yang mencapai kepentingan umum yang lain dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan, yang menjadi dasar kewenangannya itu dan merugikan pihak yang terkena atau perbuatan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau golongan lain.

Penyalahgunaan wewenang meliputi :

  1. Tindakan melampaui wewenang
  2. Tindakan mencampuradukkan wewenang
  3. Tindakan bertindak sewenang-wenang, artinya menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan / UU.

 

Contoh Khasus

 

Adapun kasus Bank Century merupakan contoh penyalahgunaan wewenang pemerintah. Sebagaimana yang diberitakan kewenangan KSSK bersumber pada atribusi yang tersebut pada Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK, yang antara lain mengatur tujuan JPSK, fungsi dan tugas KSSK. Jaring Pengaman Sistem Keuangan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi pencegahan dan penanganan Krisis. Sedangkan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dibentuk untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.

 

Adapun tugas dan fungsi KSSK adalah mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai berdampak sistemik; menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik; dan menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/ Lembaga Keuangan Buakan Bank (LKBB) yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi KSSK adalah menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis (Pasal 7). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, KSSK dibantu oleh sekretariat. KSSK menyampaikan laporan mengenai pencegahan dan penanganan krisis kepada Presiden.

 

Dasar hukum diatas

Dari dasar hukum diatas, tidak ada cacat kewenangan dalam pengambilan keputusan oleh KSSK, baik cacat dari unsur onbevoegdheid ratione materiae karena diputuskan oleh pejabat yang berwenang yaitu Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam Perppu No 4 Tahun 2008, unsur onbevoegdheid ratione loci, karena keputusan yang diambil oleh pejabat yang berada di dalam wilayah kerjanya; dan unsur onbevoegdheid ratione temporis, karena keputusan dibuat oleh pejabat yang masih berwenang untuk mengeluarkan keputusan dengan landasan pada tanggal 21 November 2008 adalah masih berlakunya Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK.

Disamping itu juga dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang di dalamnya terkandung asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Rumusan penyalahgunaan wewenang ini dengan meminjam aturan UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam pasal 53 ayat 2 b bahwa “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut “ Meskipun pasal ini sudah dicabut dengan UU No 9 Tahun2004 dan diganti dengan asas-asas pemerintahan yang baik, tetap bahwa Keputusan KSSK No 04/KSSK.03/2008 yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal dan meminta LPS untuk menangani berdasarkan UU LPS, tidak menyimpang dari maksud dan tujuan serta fungsi KSSK yaitu menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

 

Arikel Terkait: