Penggugatan Memo Di PTUN

Penggugatan Memo Di PTUN

Penggugatan Memo di PTUN

 

Merujuk pada pertanyaan “Apakah memo dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara?” Menurut saya Ya, selama memo/nota tersebut memenuhi syarat-syarat mutlak untuk menjadi Obyek Hukum Peradilan Tata Usaha Negara.

Penggugatan Memo Di PTUN

Dalam pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang : “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek di PTUN adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi objek di PTUN adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Pengertian dari Surat Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
Sedangkan memo menurut Wikipedia merupakan pesan ringkas, yakni pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakaiannya, memo ada yang bersifat resmi dan bersifat pribadi (tidak resmi). Memo bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pimpinan kepada bawahannya. Memo bersifat pribadi dipakai sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau orang lain yang memiliki hubungan akrab.

 

Peradian Tata Usaha Negara

Dalam gugatan kepada Peradian Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah putusan Tata Usaha Negara. Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Putusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat konkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi, bukan bentuknya. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut.

Selanjutnya, memo dapat disebut / menjadi Obyek Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, selama memenuhi unsur-unsur dari suatu Keputusan TUN, yang terdiri dari :

 

Bentuk Penetapan tersebut harus Tertulis

tertulis disini bukanlah dalam arti bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis asal saja jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, jelas isinya dan jelas ditujukan untuk siapa. Syarat tertulis ini masih dikecualikan adanya KTUN fiktif negatif (berisi penolakan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTUN. Syarat tertulis juga tidak mengharuskan bahwa suatu KTUN harus berbentuk baku, suatu memo juga dapat dikategorikan KTUN jika memo tersebut memenuhi tiga unsure, yaitu: (1) memo tersebut jelas ditujukan untuk siapa, (2) isinya jelas memuat tindakan hukum TUN yang memiliki akibat hukum, dan (3) jelas siapa badan/pejabat TUN yang membuatnya;

Penetapan Tertulis itu harus dalam bentuk tertulis, dengan demikian suatu tindakan hukum yang pada dasarnya juga merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan secara lisan tidak masuk dalam pengertian Keputusan TUN ini. Namun demikian bentuk tertulis tidak selalu disyaratkan dalam bentuk formal suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN, melainkan cukup tertulis asal saja jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, jelas isinya dan jelas ditujukan untuk siapa. Syarat tertulis ini masih dikecualikan adanya KTUN fiktif negatif (berisi penolakan) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PTUN. Oleh karena itu sebuah memo atau nota pun dapat dikategorikan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat (menjadi objek gugatan) apabila sudah jelas :

a. Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya.
b. Maksud serta mengenai hal apa isi putusan itu.
c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat konkrit, individual dan final.
d. Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Sebagai suatu Keputusan TUN, Penetapan tertulis itu juga merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan. Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 : “Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN pada saat tindakan hukum TUN itu dilakukan. Sehingga apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan, maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu, saat itu juga dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat TUN. Sedang yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislatif ataupun yudikatif.

Dengan demikian apa dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintah saja, akan tetapi dimungkinkan juga instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislatif maupun yudikatif pun, bahkan dimungkinkan pihak swasta, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat TUN dalam konteks sebagai subjek di PTUN. Adapun rincian yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN sebagai berikut.

a. Pejabat yang termasuk dalam lingkungan eksekutif, yaitu mulai dari presiden hingga lembaga non departemen;
b. Pejabat yang melaksanakan urusan desentralisasi, yaitu Kepala Daerah hingga kepala dinas;
c. Pejabat yang melaksanakan urusan dekonsentrasi, seperti Gubernur, Bupati, Camat dan Pemerintahan Desa;
d. Pihak ketiga atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun privat;
e. Pihak ketiga atau pihak swasta yang memperoleh konsesi atau izin (vergunning) dari pemerintah;
f. Pihak ketiga atau pihak swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misal sekolahsekolah;
g. Pihak ketiga atau yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
h. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
i. Pihak ketiga atau bank-bank yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah;
j. Pihak ketiga atau pihak swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah (Persero);
k. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung serta panitera;
l. Sekretariat pada Lembaga Tinggi Negara dan pada DPR/D.

Berisi Tindakan Hukum TUN.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN.

 

Berdasarkan Peraturan Per UU an yang Berlaku.

Kata “berdasarkan” dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sajalah yang memberikan dasar keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN (pemerintah). Dari kata “berdasarkan” itu juga dimaksudkan bahwa wewenang Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Bersifat Konkret, Individual dan Final

Keputusan yang dapat digugat di PTUN adalah keputusan yang sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 3, yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang”. KTUN yang dapat digugat di PTUN harus memenuhi syarat-syarat :

a. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputusan tersebut merupakan norma hukum yang mengkonkritkan norma hukum abstrak, yaitu norma hukum dalam peraturan perundangundangan, misalnya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, keputusan tentang Pemberhentian PNS karena melanggra Peraturan Disiplin PNS bagi si C;
b. Bersifat individual, artinya tertentu dan tidak ditujukan untuk umum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuat batasan, ditujukan untuk siapa atau apa saja. Jadi sifat indivedual itu secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata dan ada. Jika KTUN tersebut merupakan KTUN perorangan, maka harus jelas siapa orang yang dituju atau dikenakan keputusan. Begitu juga, jika KTUN tersebut adalah KTUN kebendaan, maka harus jelas apakah itu dan sampai dimanakah batas-batasnya;
c. Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN. Bersifat Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif atau tidak membutuhkan persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN. Dengan mengeluarkan suatu akibat hukum yang definitif tersebut ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum, hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan secara final.

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang / Badan Hukum Perdata.

Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya.

Selanjutnya, memo tidak dapat dikategorikan obyek gugatan PTUN (KTUN) jika memenuhi apa yang disebutkan Pasal 2 tentang pengecualian dari Pengertian Keputusan TUN, yaitu :“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Nota atau Memo bisa disebut/menjadi Obyek Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, bahkan bisa dipersengketakan juga kalau ada yang merasa dirugikan dan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

1. Penetapan tertulis.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Bersifat kongkrit, individual, dan final.
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

 

Sumber: https://pengajar.co.id/