Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia

Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia

Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia
Manusia sudah diberi akal anggapan & hati nurani yang bisa membedakan baik-buruknya suatu hal perbuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sudah membekali tiap-tiap manusia bersama hak-hak asasi yang sama pada yang satu bersama yang lainnya. Tidak tersedia perbedaan harkat, martabat, & kedudukan anta manusia di hadapan Tuhan, seluruh adalah sama. Oleh dikarenakan itu, antar sesama manusia kudu saling menghormati & menghargai.

Apakah hak Asasi Manusia itu?
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Istilah Hak Asasi Manusia biasanya disingkat HAM. Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Asasi membawa makna dasar/yang pokok, sedang manusia adalah insan/makhluk yang berakal budi. Secara umum, Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Berikut ini sebagian pengertian tentang Hak Asasi Manusia;
Secara harfiah, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang dikarenakan orang itu adalah manusia. hak asasi berupa universal, merata, & tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Sebagai manusia, seseorang tidak akan dulu kehilangan hak asasinya.
Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang menempel pada hakikat & keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa & merupakan anugerah-Nya yang kudu dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, & tiap-tiap orang demi kehormatan dan juga pertolongan harkat & martabat manusia.
Berdasarkan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1999, hak asasi manusia ialah hak dasar yang menempel pada diri manusia yang sifatnya kodrati & universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, & bermanfaat untuk menanggung kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia & penduduk yang tidak boleh diabaikan, dirampas,/ diganggu gugat oleh siapapun.
Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia semenjak lahir yang secara kodrat menempel pada tiap-tiap manusia & tidak bisa diganggu gugat.
Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan seperangkat hak & kebebasan dasar/fundamental yang bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimiliki oleh seluruh orang, keberadaannya tidak tergantung pada pengakuan pihak lain, & tidak bisa dihilangkan oleh pihak lain mana pun. Oleh dikarenakan itu, hak asasi manusia kudu dihormati, diakui, dilindungi, dijamin, & ditegakkan. Tetapi demikiank, tidak bermakna bersama hak asasi itu, manusia bisa berbuat sesukanya dikarenakan manusia kudu menghormati hak-hak asasi manusia lainnya.

B. Ciri-ciri Khusus Hak Asasi Manusia
Tidak bisa dibagi, bermakna seluruh orang berhak beroleh seluruh hak, baik hak sipil & politik/hak ekonomi, sosial-budaya.
Hakiki, bermakna hak asasi manusia dimiliki seluruh manusia semenjak lahir
Universal, bermakna hak asasi manusia berlaku untuk seluruh orang tanpa melihat status
Tidak bisa dicabut, bermakna hak asasi manusia tidak bisa dihilangkan/diserahkan.
C. Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia
Sejarah perjuangan menegakkan HAM bisa diketahui berasal dari piagam yang dihasilkan. Berikut ini, sebagian piagam HAM berdasarkan kronologis kala yang diuraikan secara singkat;
Magna Charta (1512). Magna Charta dideklarasikan di Inggris pada th. 1512. Magna Charta merupakan cikal akan penegakan HAM. Piagam itu halangi kekuasaan Raja John yang absolut & sewenang-wenang. Kemudian bersama ada piagam itu, raja bisa diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Selain itu juga, raja kudu bertanggung jawab kepada parlemen.
Bill of Rights (1689). Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM berjalan setelah lahirnya piagam Bill of Rights di Inggris th. 1689. Piagam selanjutnya ditandatangani Raja William III, yang inti berasal dari piagam itu menunjukkan bahwa “manusai sama di muka hukum”. Kemudian tahu selanjutnya jadi cikal akan negara hukum, demokrasi, & persamaan.
Declaration of Independence (1776). Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai bersama lahirnya piagam Declaration of Independence, yaitu deklarasi kemerdekaan Amerika berasal dari Inggris (tahun 1776). Piagam itu disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber pada ajaran Rousseau & Montesquieu. Deklarasi itu utamakan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dr. Sun Yat Sen mengfungsikan asas ini di Tiongkok, yang dikenal sebagai min tsu, min chuan, & min seng.
Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen (1789). Piagam selanjutnya merupakan piagam hak asasi manusia & warga negara, yang lahir di Prancis (tahun 1789). Piagam selanjutnya banyak terpengaruh oleh Declaration of Independence. Piagam selanjutnya termasuk merupakan dasar berasal dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Selain itu, piagam selanjutnya termasuk utamakan pentingnya asas praduga tak bersalah, kebebasan berekpresi, & kebebasan beragama, dan juga ada pertolongan pada hak milik. Dengan piagam tersebut, rakyat Prancis sukses melepaskan bangsa berasal dari kehidupan yang kejam & diskriminatif.
The Universal Declaration of Human Rights (1948). Saat berjalan perang dunia kedua, sudah berjalan kejahatan kemanusiaan dimana-mana. F. D Roosevelt dihadapan konggres (tahun 1941) menyerukan 4 kebebasan (The four Freedom). Franklin Delano Roosevelt adalah Presiden Amerika ke- 32, yang pada masa perang dunia kedua, Roosevelt, menyerukan The Four Freedom, yakni; Kemerdekaan Berpendapat, Kemerdekaan Beragama, Kemerdekaan berasal dari Rasa Takut & Kemerdekaan berasal dari Kemiskinan. Seruan itu sesudah itu jadi dasar lahirnya Piagam HAM PBB, yaitu The Universal Declaration of Human Rights. Piagam itu dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya 10 Desember 1948 & diterima secara formal di dalam Sidang Umum PBB. Walaupun piagam itu tidak berupa mengikat, tapi dikehendaki seluruh anggota PBB menjadikan deklarasi selanjutnya jadi pedoman/memasukkan di dalam UUD masing-masing.
Perlu diketahui bahwa UUD 1945 yang dimiliki negara Indonesia lebih dahulu lahir dibandingkan bersama Universal Declaration of Human Rights. Dalam UUD 1945 juga, sudah sesuaikan masalah HAM.

D. Macam-macam Hak Asasi Manusia
Menurut piagam-piagam HAM Sedunia (The Universal Declaration of Human Rights), hak asasi manusia meliputi hak-hak pokok;
Life (Hak hidup)
Liberty (Hak kemerdekaan)
Property (Hak mempunyai sesuatu)
Happy (Hak meraih kesejahteraan dan juga kebahagian)
Kemudian, hak-hak asasi manusia yang paling pokok itu berkembang menurut tingkat kemajuan kebudayaan & termasuk beragam bidang, diantaranya;
1. Hak asasi pribadi/personal rights;
Hak kemerdekaan memeluk agama
Hak melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing
Hak memberikan pendapat
Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, & berpindah-pindah tempat.
2. Hak asasi ekonomi/property rights;
Hak menentukan pekerjaan
Hak mempunyai sesuatu
Hak menjual & belanja sesuatu.
3. Hak asasi politik/political rights;
Hak untuk menentukan & dipilih di dalam suatu pemilihan
Hak turut dan juga di dalam kesibukan pemerintahan
Hak untuk dianggap sebagai warga negara yang sederajat
Hak untuk berserikat & berkumpul
Hak untuk mengakibatkan & mengajukan suatu usulan petisi.
4. Hak asasi hukum;
Hak mendapat sarana & pertolongan hukum
Hak beroleh perlakuan yang sama di dalam hukum & pemerintahan.
5. Hak asasi sosial & kebudayaan/social and culture rights;
Hak beroleh layanan kesehatan
Hak beroleh pendidikan
Hak mengembangkan kebudayaan.
E. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak asasi di Indonesia diatur & ditetapkan di dalam beragam instrumen nasional HAM. Apa itu Instrumen HAM ? Instrumen HAM adalah beragam ketetapan perundang-undangan yang berisi ketentuan-ketentuan jaminan HAM di Indonesia. Intrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia;
1. Pancasila
Pelaksanaan HAM di dalam Pancasila didasari oleh sila ke dua “Kemanusiaan yang adil & beradap” & dijiwai oleh sila-sila yang lainnya.

2. UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Alinea pertama termuat kalimat “Bahwa sebenarnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh dikarenakan itu, maka penjajahan diatas dunia kudu dihapuskan, dikarenakan tidak sesuai bersama perikemanusiaan dan perikeadilan.
Alinea ke dua termuat kalimat “Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.
Alinea ketiga termuat kalimat “ Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa dan didorong oleh permohonan luhur, agar berkehidupan yang bebas…”.
Alinea keempat dimuat tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara di dalamnya mengandung beragam hak. ( Tujuan HAM; menanggung pertolongan dan penegakan HAM).
Batang Tubuh UUD 1945.
Dalam batang Tubuh UUD 1945 termasuk terkandung pasal-pasal yang berisi jaminan & pertolongan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di dalam Bab XA UUD 1945 (hasil amandemen);
Hak untuk hidup (Pasal 28A)
Hak berkeluarga (Pasal 28B)
Hak mengembangkan diri (Pasal 28C)
Hak keadilan (Pasal 28D)
Hak kemerdekaan (Pasal 28E)
Hak berkomunikasi (Pasal 28F)
Hak keamanan (Pasal 28G)
Hak kesejahteraan (Pasal 28H)
Hak pertolongan (Pasal 28I)
Kewajiban asasi (Pasal 28J)
3. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU ini bersama rinci sesuaikan tentang hak hidup, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa & tidak dihilangkan nyawa, hak untuk berkeluarga & melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut dan juga di dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, hak atas kebebasan beragama & termasuk sesuaikan tentang kewajiban dasar, tugas & tanggung jawab pemerintahan di dalam penegakan hak asasi manusia.
UU ini termasuk sesuaikan tentang partisipasi penduduk berupa pengaduan/gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan tentang perumusan kebijakan hak asasi manusia, penyebaran informasi tentang hak asasi manusia & sebagainya. Selain itu, UU termasuk jadi payung/pelindungan berasal dari seluruh ketetapan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

4. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
UU ini dibentuk untuk bisa menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat & mengembalikan keamanan dan juga perdamaian Indonesia. Oleh dikarenakan itu dibentuklah pengadilan hak asasi manusia yang merupakan pengadilan spesifik bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

F. Kelembagaan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Untuk menjaga & menegakkan HAM di Indonesia, maka dibentuk lembaga-lembaga hak asasi manusia. Lembaga-lembaga itu tersedia yang merupakan lembaga pemerintahan & tersedia yang lembaga non pemerintahan/masyarakat yang biasanya berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Berikut ini lembaga-lembaga HAM pemerintah & penduduk di Indonesia;
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pengadilan Hak Asasi
Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi (KKR)
LSM yang bergerak di dalam Penegakan HAM.

Baca Juga :