Dalil-Dalil Yang Diperselisihkan

Dalil-Dalil Yang Diperselisihkan

  1. Maslahat

Maslahat al- mursalah didefinisikan sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak didukunh syara’ dan tidak  pula ditolak/ diabtalkan syara’ melalui dalil yang rinci. Maslahat berarti meraih manfaat dan menolak mafsadat  (kerusakan). Dan ini merupakan tujuan syari’at Islam (maqasid al-syari’ah).maslahat, sampai-sampai Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi seorang ahli hukum Islam menyatakan, “ dimana saja terdapat “kemaslahatan” disanalah syari’at Allah”.

Maslahat secara istilah adalah dalil hukum yang mempersilisihkan. Kendati demikian keberadaannya tetap penting untuk menjawab persoalan  kontemporer. Dalam menetapkan hukun terhadap suatu persoalan yang muncul ukuran yang digunakan adalah seberapa jauh persoalan tersebut menimbulkan maslahat dan menghindarkan mudharat yang timbul di masyarakat. Tentu analisa yang digunakan dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan jernih. Apabila ditemukan bahwa dampak yang ditimbulkannya adalah kemaslahatan, maka hal tersebut boleh dilakukan. Sebaliknya jika yang muncul dalah kemudharatan, maka harus ditolak.

Contohnya, dalam al-Qur’an dan Hadist tidak ditemukan satu ayat baik yang eksplisit maupun implicit tentang perintah mendirikan Bank Islam. Tidak juga ditemukan dalili-dalil yang melarang pendiriannya. Namun setelah dikaji, pendirian Bank Islam merupakan satu kemestian untuk pemberdayaan ekonomi ummat Islam serta menghindarkan umat dari jeratan Bank konvensional yang menggunakan system bunga yang eksploitatif. Karena dampaknya adalah kemaslahatan, maka pendirian Bank Islam diperbolehkan bahkan menjadi suatu kemestian.[16]

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa maslahah al-Mursalah adalah hujjah syara’ yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang yang tidak ada hukumny dalam nash, ijma’ qiyas atau istihsan, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tergantung apda adnya saksi syara’ dengan anggapannya.

Alasan mereka dalam hal ini ada dua, yaitu: Pertama, kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka jika seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan hukum syar’i saja, maka bnyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain merupakan kemaslahatan umat manusia. Kedua, orang yang akan meneliti penetpan hukum yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, thabi’in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar’i.

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/